Rakyat vs Pemerintah: Ketika Kebijakan Jadi Ladang Korupsi, Rakyat Jadi Tumbal

Pemerintah selalu bilang, “semua demi rakyat.”

Tapi coba kita tanya balik: rakyat yang mana?

Karena yang kita lihat di lapangan, rakyat kecil cuma jadi penonton penderitaan di negeri sendiri, sementara kebijakan yang katanya “pro-rakyat” justru jadi alat menyedot kantong rakyat.

Korupsi : penghasilan Favorit Pejabat ?

Setiap tahun, laporan kasus korupsi keluar seperti jadwal rilis film box office. Heboh sebentar, ditangkap, masuk penjara, dapat potongan hukuman, keluar, dan kadang balik lagi jadi pejabat. Korupsi di negeri ini seperti siklus alam, datang dan pergi sesuai musim proyek.

• Dana bantuan sosial untuk rakyat miskin? Dipotong.
• Dana pembangunan infrastruktur? Disunat.
• Dana pendidikan? Bocor.

Tapi pajak tetap jalan, tagihan tetap datang, rakyat tetap disuruh patuh.

Lucunya, ketika rakyat telat bayar pajak seratus ribu, langsung dapat surat peringatan. Tapi ketika pejabat korupsi miliaran, hukum bisa diatur sesuai selera.

Korupsi: Sumber Derita yang Dihalalkan Diam-Diam

Korupsi di negeri ini bukan sekadar kasus kriminal, tapi sudah seperti budaya warisan. Dari proyek jalan, pengadaan alat kesehatan, sampai bantuan sosial – semua ada “pajaknya” untuk kantong pribadi.

Kita lihat bagaimana dana bantuan untuk rakyat miskin dipotong, bahkan dikorupsi di tengah bencana. Sementara pelaku korupsi bisa tersenyum saat difoto, masuk penjara dengan fasilitas mewah, dan kadang bebas lebih cepat daripada rakyat miskin yang mencuri demi makan.

Apakah ini yang disebut keadilan?

Ironisnya, rakyat dipaksa patuh bayar pajak, sementara hasil pajaknya dipakai sebagian untuk “menyejahterakan” mereka yang sudah kaya. Inilah perang paling menyakitkan: rakyat melawan kebijakan yang dibuat untuk menindas mereka.

Kebijakan Aneh yang Menyiksa Rakyat

Harga pangan naik? Jawabannya: impor.

BBM naik? Jawabannya: rakyat harus hemat.

Nilai tukar rupiah jeblok? Jawabannya: rakyat harus bersabar.

Padahal kalau kita telusuri, kenaikan harga ini bukan semata karena perang global atau krisis dunia, tapi karena kebijakan dalam negeri yang ngaco dan sarat kepentingan pribadi.

Subsidi yang harusnya tepat sasaran malah sering mampir ke kantong orang yang tidak berhak. Proyek-proyek mangkrak dibiayai APBN, sementara sekolah di pelosok ambruk, rumah sakit kekurangan fasilitas, dan petani tercekik utang karena biaya pupuk mahal.

Ketika Kritik Dianggap Musuh Negara

Ironinya, ketika rakyat bersuara, pemerintah justru alergi.

• Demo buruh dianggap mengganggu investasi.
• Keluhan petani dianggap tidak realistis.
• Suara mahasiswa dianggap provokatif.
• Jeritan masyarakat mereka tutup telinga.

Seolah-olah pemerintah ingin rakyat hanya tahu dua hal: diam dan bayar.

Rakyat Tak Butuh Janji, Tapi Bukti

Rakyat tidak butuh pejabat yang pandai bicara di podium sambil menjual mimpi. Rakyat butuh harga beras yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendidikan yang murah, dan kesehatan yang manusiawi.

Selama korupsi masih jadi budaya, selama kebijakan masih bisa dibeli, Indonesia tidak benar-benar merdeka.

Dan selama itu pula, rakyat akan terus merasa menjadi musuh di tanahnya sendiri.

Jangan Paksa Rakyat Diam Selamanya

Rakyat mungkin sabar, tapi bukan berarti bodoh.

Rakyat mungkin diam, tapi bukan berarti buta.

Dan ketika kesabaran habis, sejarah sudah banyak mencatat: kekuasaan yang menindas selalu berakhir tumbang.

wahai penguasa,

Berhentilah menipu rakyat dengan kata “demi kesejahteraan,” sementara kalian sibuk menyejahterakan diri sendiri, dan lupa terhadap amanah yang kalian harus laksanakan.

INGAT !!!! KEKUASAAN TERTINGGI ADA PADA RAKYAT !!

Baca juga ya ini lucu : Antara Scroll TikTok dan Lupa Mandi: Drama Hidup Netizen Zaman Now