Badaknya Pergi, Tambangnya Datang ? Jangan Bodohi Masyarakat Dengan Dalih Konservasi !

 Oleh: Abd Rahman Ak

Ploblem badak jawa akan di pindah ke alas roba

Ada yang janggal ketika Badak Jawa yang selama ini hidup di Ujung Kulon justru diwacanakan untuk dipindahkan ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Pemerintah menyebutnya sebagai upaya konservasi untuk membangun habitat kedua dan menyelamatkan populasi Badak Jawa, supaya terhindar dari ganguan bencana alam seperti stunami dan gempa bumi akibat aktifitas anak gunung krakatau, kedengarannya mulia. Tetapi, sejak kapan kebijakan besar boleh hanya bermodalkan alasan mulia tanpa penjelasan yang bisa diuji publik?

Masyarakat tidak boleh hanya disuguhi kata-kata manis tentang penyelamatan satwa, sementara pertanyaan mendasar dibiarkan menggantung.

Mengapa harus dipindahkan? Seberapa besar risikonya? Apakah habitat asli sudah benar-benar tidak bisa dipertahankan? Siapa yang menjamin keselamatan badak di tempat baru?

Jangan jadikan kata konservasi sebagai tameng untuk menutup pertanyaan masyarakat!

Musofa Sudah Meninggal, Apakah Pemerintah Tidak Belajar?

Kita punya pengalaman yang seharusnya tidak dianggap sepele: Musofa.

Pada November 2025, Musofa menjadi Badak Jawa pertama yang dipindahkan ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA). Lokasinya masih berada di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Namun, dua hari setelah tiba di lokasi, Musofa mengalami penurunan kondisi dan akhirnya meninggal dunia pada 7 November 2025.

Hasil nekropsi resmi menyebutkan Musofa mengalami penyakit kronis bawaan, kerusakan sejumlah organ, dan infeksi parasit. Kementerian Kehutanan menyatakan kematiannya bukan disebabkan oleh luka akibat proses pemindahan. Fakta ini harus disampaikan secara jujur.

Tetapi, jangan berhenti pada penjelasan medis itu. Ada pelajaran besar yang tidak boleh diabaikan, memindahkan Badak Jawa bukan pekerjaan sederhana. Risiko kesehatan, kondisi tubuh, dan proses adaptasi harus diperhitungkan dengan sangat serius.

Sekarang muncul wacana memindahkan badak ke Alas Purwo, sebuah ekosistem yang berbeda dan jauh dari habitat asalnya.

Pertanyaannya: apakah pemerintah sudah memiliki jaminan ilmiah yang kuat? Atau masyarakat kembali diminta percaya begitu saja?

Jangan sampai Badak Jawa dijadikan objek percobaan kebijakan. Nyawa satwa langka bukan bahan untuk menguji keberanian pejabat mengambil keputusan.

Baca juga : Pendidikan yang Hilang Arah: Pancasila Sekadar Tempelan di Dinding bagi Generasi Emas 2045

Badak Jawa Bukan Barang Milik Pejabat

Badak Jawa bukan aset yang bisa dipindahkan hanya karena pemerintah merasa memiliki kewenangan.

Satwa ini adalah kekayaan alam Indonesia dan bagian dari identitas Banten. Bahkan, Badak Jawa menjadi salah satu unsur dalam lambang Provinsi Banten.

Apakah masyarakat sekitar Ujung Kulon sudah dilibatkan? Apakah pemerintah daerah memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan sikap? Apakah hasil kajian dibuka kepada publik?

Jangan sampai masyarakat hanya diminta bangga melihat gambar badak pada lambang daerah, tetapi ketika habitat aslinya dipertaruhkan, mereka justru disuruh diam.

Gubernur Banten Andra Soni telah menyampaikan keberatan terhadap rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon. Ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga menyangkut kepentingan daerah dan masyarakatnya.

Jangan Tutup Mata terhadap Persoalan Pertambangan

Ada persoalan lain yang juga harus dijelaskan pemerintah, kebijakan wilayah pertambangan di Banten.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang wilayah pertambangan di Banten telah menjadi perhatian publik. Di tengah munculnya wacana pemindahan Badak Jawa, masyarakat tentu berhak mempertanyakan apakah ada potensi hubungan antara kedua persoalan tersebut.

Kita tidak sedang menuduh bahwa pemindahan badak dilakukan untuk membuka jalan bagi pertambangan. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan demikian.

Tetapi pemerintah juga tidak boleh alergi terhadap pertanyaan.

Apakah wilayah pertambangan bersinggungan dengan kawasan penyangga konservasi? Bagaimana status perizinannya? Apakah ada potensi gangguan terhadap habitat Badak Jawa?

Perlu diingat, penetapan Wilayah Usaha Pertambangan bukan otomatis izin untuk melakukan operasi tambang. Namun, informasi mengenai lokasi dan status perizinan tetap harus dibuka agar masyarakat bisa mengawasi.

Kalau memang tidak ada kepentingan lain di balik kebijakan ini, mengapa transparansi harus menjadi sesuatu yang sulit diberikan?

Alas Purwo Bukan Tempat Kosong

Memindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo bukan sekadar mencari lahan baru.

Di sana sudah ada ekosistem yang harus dijaga, termasuk satwa liar lain. Pemerintah wajib membuktikan bahwa habitat tujuan memiliki daya dukung yang memadai, ketersediaan pakan dan air, keamanan dari penyakit, serta kondisi yang memungkinkan badak beradaptasi.

Jangan hanya menunjukkan peta lalu mengatakan tempat itu cocok.

Mana hasil penelitian independennya? Mana perhitungan daya dukungnya? Mana kajian risiko kematian dan kegagalan adaptasinya? Mana jaminan pemantauan jangka panjangnya?

Jika semua itu belum dijelaskan secara terbuka, masyarakat pantas mempertanyakan kelayakan rencana tersebut.

Konservasi bukan soal memindahkan masalah dari satu daerah ke daerah lain.

Sebelum Memindahkan Badak, Benahi Dulu Rumahnya!

Ujung Kulon bukan kawasan yang baru kemarin dihuni Badak Jawa. Bahkan setelah letusan besar Krakatau pada 1883, keberadaan Badak Jawa masih tercatat pada tahun-tahun berikutnya.

Kita tidak boleh mengarang bahwa semua badak selamat dari letusan tersebut. Namun, sejarah itu menunjukkan betapa panjang hubungan spesies ini dengan kawasan Ujung Kulon.

Jika habitatnya menghadapi ancaman, tugas pertama pemerintah adalah memastikan perlindungan habitat berjalan maksimal.

Jangan buru-buru memindahkan satwanya, sementara persoalan perlindungan rumahnya belum dijawab secara tuntas.

Rakyat Berhak Menuntut Jawaban!

Kami menuntut pemerintah:

  1. Membuka seluruh kajian ilmiah mengenai rencana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo.
  2. Menjelaskan alasan mengapa pemindahan dianggap perlu dan lebih aman dibandingkan memperkuat perlindungan habitat asli.
  3. Melibatkan masyarakat Banten dan pakar konservasi independen.
  4. Membuka peta serta status perizinan pertambangan di sekitar kawasan konservasi.
  5. Tidak mengambil keputusan final sebelum seluruh risiko dan keberatan publik dijawab secara terbuka.

Jangan Bodohi Rakyat dengan Kata-Kata Manis!

Pemerintah jangan menganggap masyarakat cukup diberi istilah konservasi, habitat kedua, dan penyelamatan populasi, lalu semua orang harus mengangguk setuju.

Masyarakat berhak berpikir kritis. Masyarakat berhak bertanya. Bahkan masyarakat berhak menolak kebijakan yang belum memiliki dasar ilmiah dan transparansi yang memadai.

Badak Jawa tidak bisa berbicara untuk membela habitatnya. Karena itu, manusialah yang harus memastikan kebijakan terhadapnya tidak dibuat secara serampangan.

Kami menolak kebijakan yang meminta rakyat percaya tanpa diberi bukti.

Jangan pindahkan Badak Jawa sebelum pemerintah mampu membuktikan bahwa rumahnya sendiri sudah benar-benar tidak bisa diselamatkan.

Sebab, kalau badak sampai kehilangan habitat aslinya akibat keputusan manusia, jangan sampai kelak generasi mendatang hanya bisa melihat Badak Jawa melalui gambar pada lambang Provinsi Banten.

Jangan sampai badaknya pergi, tambangnya justru yang datang.

Komentar